Sistem Pemerintahan Indonesia, Penjelasan dan Macam-macam Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan – Sistem Pemerintahan merupakan sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, dimana pada setiap komponen tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi satu tatanan yang utuh, sehingga tak dapat dipisahkan. Pokok masing-masing komponen tersebut memiliki keterikatan satu sama lain, yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan.

Pada suatu negara umumnya memiliki sistem pemerintahan dengan tujuan pokok yang sudah jelas dan pasti, yaitu menjaga kestabilan negara tersebut. Sistem pemerintahan tersebut juga harus memiliki landasan yang kokoh agar tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun.

Pengertian Sistem Pemerintahan secara umum adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur kepemerintahan suatu negara. Ada beberapa macam Sistem Pemerintahan yang akan kita bahas disini termasuk sistem pemerintahan Indonesia.

Macam – Macam Sistem Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan yang menjadi poin terpenting yaitu kestabilan masyarakatnya. Menjaga kestabilan ini mencakup banyak hal, antara lain menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, kekuatan politik, ekonomi, HANKAM. Setelah terciptanya suatu kestabilan negara maka diharapkan pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Pemerintahan pada setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda, semua tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi dari negara masing-masing.

Berikut ini kami uraikan mengenai macam-macam sistem pemerintahan yang ada di dunia, termasuk sistem pemerintahan Indonesia juga.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Pada sistem presidensial kepala negara dan kepala pemerintah dipegang oleh presiden. Hal tersebut berarti presiden yang memegang kekuasaan eksekutif dalam suatu negara. Negara yang menggunakan sistem ini adalah negara republik di antaranya Amerika Serikat, Filipina, dan Indonesia.

Pada sistem pemerintahan seperti ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Sistem pemerintahan ini merupakan gabungan dari sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer. Presidennya di pilih oleh rakyat maka menjadikannya memiliki kekuasaan yang kuat dan luas. Presiden menjalankan kekuasaannya bersama dengan perdana menteri, contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Perancis.

Sistem Pemerintahan Liberal

Kata Liberal disini memiliki arti bebas. Kebebasan dalam segala hal yakni persamaan hak-hak dan berpolitik. Kebebasan dalam sistem pemerintahan ini menjadikannya sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama.

Sistem Pemerintahan Komunis

Pada sistem pemerintahan komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh partai komunis yang bertindak anti kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung penuh serta tidak mengakui kepemilikanakumulasi modal pada setiap individu.

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Dalam sistem ini kebebasan individu sangat ditonjolkan. Demokrasi liberal juga disebut dengan demokrasi konstitusional yakni setiap individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Jadi, apapun tindakan/keputusan yang diambil pemerintah jangan sampai melanggar kebebasan masing-masing individu.

Contoh negara yang menggunakan sistem ini yaitu Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran.

Sistem Pemerintahan Parlementer

Selain sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer juga merupakan sistem yang terkenal dalam ilmu negara. Dalam sistem parlementer perdana menteri merupakan kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara.

Kepala negara dalam sistem parlementer juga bisa berupa raja, kaisar yang mendapatkan hak waris secara turun-temurun. Negara yang menganut sistem ini diantaranya adalah Inggris, India, Pakistan, Ukraina dan Jepang. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyatnya maka pengawasan pemerintah akan berjalan dengan baik.

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia sejak tahun 1945 telah berganti beberapa kali disebabkan oleh adanya perubahan jaman. Indonesia merupakan negara yang akan terus mengalami perubahan yang disertai dengan perkembangan serta pertumbuhannya.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia sudah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Sejarah sistem pemerintahan Indonesia akan sedikit kami uraikan di bawah ini :

Sistem Pemerintahan Presidensial Tahun 1945-1949

Semula sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial namun akibat kedatangan sekutu (Agresi Militer) dan berdasarkan maklumat presiden no X tanggal 16 November 1945. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial, pemerintahannya berbentuk republik dan konsitusinya adalah UUD 1945.

Dalam sistem ini terjadi pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri. Maka sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

Sistem Pemerintahan Parlementer Semu (Quasy Parlementary) Tahun 1949-1950

Berdasarkan pada konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Negara Indonesia saat itu berbentuk federasi.

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS saat itu bukan kabinet parlementer murni. Karena pada sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

Sistem Pemerintahan Parlementer Tahun 1950-1959

Landasan yang digunakan adalah UUDS ’50 pengganti konstitusi RIS ’49, negara berbentuk kesatuan . Sistem Pemerintahan yang dianut yaitu sistem parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  • Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
  • Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
  • Presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR.
  • Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Sistem Pemerintahan Presidensial (Demokrasi Terpimpin) Tahun 1959-1966

UUD 1945 kembali menjadi landasan negara pada saat itu, dan presiden memiliki kekuasaan yang mutlak.

Hal tersebut dijadikan alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya, sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Serta tidak adanya kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat.

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya :

  • Berlakunya kembali UUD 1945 menggantikan UUDS ’50.
  • Pembubaran Badan Konstitusional.
  • Membentuk DPR sementara dan DPA sementara.

Sistem Pemerintahan Presidensial (Orde Baru) Tahun 1966-1998

Orde baru dipimpin oleh Soeharto yang lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama-kelamaan pada era kepemimpinannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pada akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.

Sistem Pemerintahan Presidensial (Reformasi) Tahun 1998-2014

Pada tanggal 21 Mei 1998 atau tepat pada saat runtuhnya pemerintahan orde baru Sistem pemerintahan ini dimulai di Indonesia.
Dengan bentuk negaranya adalah kesatuan, republik sebagai bentuk pemerintahannya. Sedangkan untuk landasan negarnya UUD 1945 masih merupakan landasan yang dipegang dengan kokoh.

Pelaksanaan sistem demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik maupun DPR. Hal tersebut digunakan untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Sistem pemerintahan ini masih berlaku hingga sekarang dan kemungkinan juga dapat berganti selama berkembangnya jaman. Demikian penjelasan mengenai sistem pemerintahan semoga dapat menjadi referensi para pembaca yang budiman.

One Comment

Kepoin yukk!!